KODE ETIK PROFESI AKUNTANSI

KODE ETIK PROFESI AKUNTANSI

A.    Pengertian Kode Etik Profesi Akuntansi

Kode etik profesi merupakan suatu tatanan etika yang telah disepakati oleh suatu kelompok masyarakat tertentu. Kode etik umumnya termasuk dalam norma sosial, namun bila ada kode etik yang memiliki sanksi yang agak berat, maka masuk dalam kategori norma hukum.

Kode Etik juga dapat diartikan sebagai pola aturan, tata cara, tanda, pedoman etis dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan. Kode etik merupakan pola aturan atau tata cara sebagai pedoman berperilaku. Tujuan kode etik agar profesional memberikan jasa sebaik-baiknya kepada pemakai atau nasabahnya. Adanya kode etik akan melindungi perbuatan yang tidak profesional. Kode etik juga dapat didefinisikan sebagai norma atau asas yang diterima oleh suatu kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku sehari-hari di masyarakat atau di lingkungan kerja. Kode etik merupakan sistem norma, nilai dan aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan hal yang benar/baik dan yang tidak benar/tidak baik. Kode etik diusahakan untuk mengatur tingkah laku moral suatu kelompok khusus dalam masyarakat melalui ketentuan-ketentuan tertulis yang diharapkan akan dipegang teguh oleh seluruh anggota kelompok tertentu.

Sedangkan kode etik akuntansi adalah pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan dalam melaksanakan tugas dan dalam kehidupan sehari-hari dalam profesi akuntansi. Kode etik akuntansi dapat menjadi penyeimbang segi-segi negatif dari profesi akuntansi, sehingga kode etik bagai kompas yang menunjukkan arah moral bagi suatu profesi dan sekaligus menjamin mutu moral profesi akuntansi dimata masyarakat. Dua sasaran pokok dari kode etik yaitu :

-       kode etik bermaksud melindungi masyarakat dari kemungkinan dirugikan oleh kelalaian baik secara disengaja ataupun tidak disengaja dari kaum professional.

-       kode etik bertujuan melindungi keseluruhan profesi tersebut dari perilaku buruk orang-orang yang mengaku diri profesional.

Tujuan profesi akuntansi adalah memenuhi tanggung-jawabnya dengan standar profesionalisme tertinggi, mencapai tingkat kinerja tertinggi, dengan orientasi kepada kepentingan public. Terdapat empat kebutuhan dasar yang harus dipenuhi untuk mencapai tujuan tersebut, yaitu :

1.      Kredibilitas. Masyarakat membutuhkan kredibilitas informasi dan sistem informasi.

2.      Profesionalisme. Diperlukan individu yang dengan jelas dapat diidentifikasikan oleh pemakai jasa Akuntan sebagai profesional di bidang akuntansi.

3.      Kualitas Jasa. Terdapatnya keyakinan bahwa semua jasa yang diperoleh dari akuntan diberikan dengan standar kinerja tertinggi. 

4.      Kepercayaan. Pemakai jasa akuntan harus dapat meras

Kode etik profesi di definisikan sebagai pegangan umum yang mengikat setiap anggota, serta sutu pola bertindak yang berlaku bagi setiap anggota profesinya. Alasan utama diperlukannya tingkat tindakan profesional yang tinggi oleh setiap profesi adalah kebutuhan akan keyakinan publik atas kualitas layanan yang diberikan oleh profesi, tanpa memandang masing – masing individu yang menyediakan layanan tersebut.

B.     Prinsip Etika Profesi Akuntansi

Prinsip Etika Profesi Akuntansi menuru (Mulyadi, 2001: 53) adalah sebagai berikut :

1.       Tanggung Jawab profesi

Dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai profesional, setiap anggota harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukannya. Sebagai profesional, anggota mempunyai peran penting dalam masyarakat. Sejalan dengan peran tersebut, anggota mempunyai tanggung jawab kepada semua pemakai jasa profesional mereka. Anggota juga harus selalu bertanggungjawab untuk bekerja sama dengan sesama anggota untuk mengembangkan profesi akuntansi, memelihara kepercayaan masyarakat dan menjalankan tanggung jawab profesi dalam mengatur dirinya sendiri.

2.      Kepentingan Publik

Setiap anggota berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik, dan menunjukan komitmen atas profesionalisme. Satu ciri utama dari suatu profesi adalah penerimaan tanggung jawab kepada publik. Profesi akuntan memegang peran yang penting di masyarakat, dimana publik dari profesi akuntan yang terdiri dari klien, pemberi kredit, pemerintah, pemberi kerja, pegawai, investor, dunia bisnis dan keuangan, dan pihak lainnya bergantung kepada obyektivitas dan integritas akuntan dalam memelihara berjalannya fungsi bisnis secara tertib.

3.      Integritas

Integritas adalah suatu elemen karakter yang mendasari timbulnya pengakuan profesional. Integritas merupakan kualitas yang melandasi kepercayaan publik dan merupakan patokan (benchmark) bagi anggota dalam menguji keputusan yang diambilnya. Integritas mengharuskan seorang anggota untuk, antara lain, bersikap jujur dan berterus terang tanpa harus mengorbankan rahasia penerima jasa.

4.      Obyektivitas

Setiap anggota harus menjaga obyektivitasnya dan bebas dari benturan kepentingan dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya. Obyektivitasnya adalah suatu kualitas yang memberikan nilai atas jasa yang diberikan anggota. Prinsip obyektivitas mengharuskan anggota bersikap adil, tidak memihak, jujur secara intelektual, tidak berprasangka atau bias, serta bebas dari benturan kepentingan atau dibawah pengaruh pihak lain.

5.      Kompetensi dan Kehati-hatian Profesional

Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan berhati-hati, kompetensi dan ketekunan, serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan ketrampilan profesional pada tingkat yang diperlukan. Hal ini mengandung arti bahwa anggota mempunyai kewajiban untuk melaksanakan jasa profesional dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuannya, demi kepentingan pengguna jasa dan konsisten dengan tanggung jawab profesi kepada publik.

6.      Kerahasiaan

Setiap anggota harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesional dan tidak boleh memakai atau mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan, kecuali bila ada hak atau kewajiban profesional atau hukum untuk mengungkapkannya. Kepentingan umum dan profesi menuntut bahwa standar profesi yang berhubungan dengan kerahasiaan didefinisikan bahwa terdapat panduan mengenai sifat sifat dan luas kewajiban kerahasiaan serta mengenai berbagai keadaan di mana informasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesional dapat atau perlu diungkapkan. Anggota mempunyai kewajiban untuk menghormati kerahasiaan.

7.      Perilaku Profesional

Setiap anggota harus berperilaku yang konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi. Kewajiban untuk menjauhi tingkah laku yang dapat mendiskreditkan profesi harus dipenuhi oleh anggota sebagai perwujudan tanggung jawabnya kepada penerima jasa, pihak ketiga, anggota yang lain, staf, pemberi kerja dan masyarakat umum.

8.      Standar Teknis

Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya sesuai dengan standar teknis dan standar profesional yang relevan. Sesuai dengan keahliannya dan dengan berhati-hati, anggota mempunyai kewajiban untuk melaksanakan penugasan dari penerima jasa selama penugasan tersebut sejalan dengan prinsip integritas dan obyektivitas. Standar teknis dan standar professional yang harus ditaati anggota adalah standar yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Internasional Federation of Accountants, badan pengatur, dan pengaturan perundang-undangan yang relevan.

C.     Aturan dan Interpretasi Etika

Interpretasi Aturan Etika merupakan interpretasi yang dikeluarkan oleh Badan yang dibentuk oleh Himpunan setelah memperhatikan tanggapan dari anggota, dan pihak-pihak berkepentingan lainnya, sebagai panduan dalam penerapan Aturan Etika, tanpa dimaksudkan untuk membatasi lingkup dan penerapannya. Pernyataan Etika Profesi yang berlaku saat ini dapat dipakai sebagai Interpretasi dan atau Aturan Etika sampai dikeluarkannya aturan dan interpretasi baru untuk menggantikannya.

Ø  Aturan Etika :

- Independensi, Integritas, dan Obyektifitas

- Standar Umum dan Prinsip Akuntansi

- Tanggungjawab kepada Klien

- Tanggungjawab kepada Rekan Seprofes

- Tanggung jawab dan praktik lain

Ø  Interpretasi Etika

Dalam prakteknya tak ada etika yang mutlak. Standar etika pun berbeda-beda pada sebuahkomunitas sosial, tergantung budaya, norma,dan nilai-nilai yang dianut oleh komunitas tersebut. Baik itu komunitas dalam bentuknya sebagai sebuah kawasan regional, negara,agama, maupun komunitas group. Tidak ada etika yang universal.

Garis Besar Kode Etik dan Perilaku Profesional :

- Kontribusi untuk masyarakat dan kesejahteraan manusia.

- Hindari menyakiti orang lain.

- Bersikap jujur dan dapat dipercaya

- Bersikap adil dan tidak mendiskriminasi nilai-nilai kesetaraan, toleransi, menghormati orang lain, dan prinsip-prinsip keadilan yang sama dalam mengatur perintah.

- Hak milik yang temasuk hak cipta dan hak paten.

- Memberikan kredit yang pantas untuk properti intelektual.

- Menghormati privasi orang lain

- Kepercayaan

D.    Interpretasi Peraturan Perilaku Menurut AICPA

Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia dimaksudkan sebagai panduan dan aturan bagi seluruh anggota, baik yang berpraktik sebagai akuntan publik, bekerja di lingkungan dunia usaha, pada instansi pemerintah, maupun di lingkungan dunia pendidikan dalam pemenuhan tanggung-jawab profesionalnya aturan.

Tujuan profesi akuntansi adalah memenuhi tanggung-jawabnya dengan standar profesionalisme tertinggi, mencapai tingkat kinerja tertinggi, dengan orientasi kepada kepentingan publik. Untuk mencapai tujuan tersebut terdapat empat kebutuhan dasar yang harus dipenuhi, yaitu

-     Kredibilitas. Masyarakat membutuhkan kredibilitas informasi dan sistem informasi.

- Profesionalisme. Diperlukan individu yang dengan jelas dapat diidentifikasikan oleh pemakai jasa.

-       Akuntan sebagai profesional di bidang akuntansi.

-   Kualitas Jasa. Terdapatnya keyakinan bahwa semua jasa yang diperoleh dari akuntan diberikan dengan standar kinerja tertinggi.

-    Kepercayaan. Pemakai jasa akuntan harus dapat merasa yakin bahwa terdapat kerangka etika profesional yang melandasi pemberian jasa oleh akuntan.

Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia terdiri dari tiga bagian: (1) Prinsip Etika, (2) Aturan Etika, dan (3) Interpretasi Aturan Etika. Prinsip Etika memberikan kerangka dasar bagi Aturan Etika, yang mengatur pelaksanaan pemberian jasa profesional oleh anggota. Prinsip Etika disahkan oleh Kongres dan berlaku bagi seluruh anggota, sedangkan Aturan Etika disahkan oleh Rapat Anggota Himpunan dan hanya mengikat anggota Himpunan yang bersangkutan. 

CONTOH KASUS :

Mantan direksi PT Kimia Farma Tbk. Telah terbukti melakukan pelanggaran dalam kasus dugaan penggelembungan (mark up) laba bersih di laporan keuangan perusahaan milik negara untuk tahun buku 2001. Kantor Menteri BUMN meminta agar kantor akuntan itu menyatakan kembali (restated) hasil sesungguhnya dari laporan keuangan Kimia Farma tahun buku 2001. Sementara itu, direksi lama yang terlibat akan diminta pertanggungjawabannya. Seperti diketahui, perusahaan farmasi terbesar di Indonesia itu telah mencatatkan laba bersih 2001 sebesar Rp 132,3 miliar. Namun kemudian Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) menilai, pencatatan tersebut mengandung unsur rekayasa dan telah terjadi penggelembungan. Terbukti setelah dilakukan audit ulang, laba bersih 2001 seharusnya hanya sekitar Rp 100 miliar. Sehingga diperlukan lagi audit ulang laporan keuangan per 31 Desember 2001 dan laporan keuangan per 30 Juni 2002 yang nantinya akan dipublikasikan kepada publik.

Setelah dilakukan audit ulang, pada laporan keuangan yang baru, keuntungan yang disajikan hanya sebesar Rp 99,56 miliar, atau lebih rendah sebesar Rp 32,6 milyar, atau 24,7% dari laba awal yang dilaporkan. Kesalahan itu timbul pada unit Industri Bahan Baku yaitu kesalahan berupa overstated penjualan sebesar Rp 2,7 miliar, pada unit Logistik Sentral berupa overstated persediaan barang sebesar Rp 23,9 miliar, pada unit Pedagang Besar Farmasi berupa overstated persediaan sebesar Rp 8,1 miliar dan overstatedpenjualan sebesar Rp 10,7 miliar.

Kesalahan penyajian yang berkaitan dengan persediaan timbul karena nilai yang ada dalam daftar harga persediaan digelembungkan. PT Kimia Farma, melalui direktur produksinya, menerbitkan dua buah daftar harga persediaan (master prices) pada tanggal 1 dan 3 Februari 2002. Daftar harga per 3 Februari ini telah digelembungkan nilainya dan dijadikan dasar penilaian persediaan pada unit distribusi Kimia Farma per 31 Desember 2001. Sedangkan kesalahan penyajian berkaitan dengan penjualan adalah dengan dilakukannya pencatatan ganda atas penjualan. Pencatatan ganda tersebut dilakukan pada unit-unit yang tidak disampling oleh akuntan, sehingga tidak berhasil dideteksi. Berdasarkan penyelidikan Bapepam, disebutkan bahwa KAP yang mengaudit laporan keuangan PT Kimia Farma telah mengikuti standar audit yang berlaku, namun gagal mendeteksi kecurangan tersebut. Selain itu, KAP tersebut juga tidak terbukti membantu manajemen melakukan kecurangan tersebut.

Selanjutnya diikuti dengan pemberitaan di harian Kontan yang menyatakan bahwa Kementerian BUMN memutuskan penghentian proses divestasi saham milik Pemerintah di PT KAEF setelah melihat adanya indikasi penggelembungan keuntungan (overstated) dalam laporan keuangan pada semester I tahun 2002. Dimana tindakan ini terbukti melanggar Peraturan Bapepam No.VIII.G.7 tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan poin 2 – Khusus huruf m – Perubahan Akuntansi dan Kesalahan Mendasar poin 3) Kesalahan Mendasar, sebagai berikut:

Kesalahan mendasar mungkin timbul dari kesalahan perhitungan matematis, kesalahan dalam penerapan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta dan kecurangan atau kelalaian.

Dampak perubahan kebijakan akuntansi atau koreksi atas kesalahan mendasar harus diperlakukan secara retrospektif dengan melakukan penyajian kembali (restatement) untuk periode yang telah disajikan sebelumnya dan melaporkan dampaknya terhadap masa sebelum periode sajian sebagai suatu penyesuaian pada saldo laba awal periode. Pengecualian dilakukan apabila dianggap tidak praktis atau secara khusus diatur lain dalam ketentuan masa transisi penerapan standar akuntansi keuangan baru”.

PENYELESAIAN :

Berdasarkan kasus yang terjadi didalam PT. Kimia Farma dapat disimpulkan bahwa telah terjadi adanya pelanggaran kode etik profesi akuntansi yang berpengaruh terhadap prinsipnya diantaranya sebagai berikut :

1.      Kepentingan Publik

Akuntan didalam PT. Kimia Farma telah mengorbankan kepentingan public demi kepentingan mereka semata. Dengan kesalahan penyajian pada laporan keuangan PT. Kimia Farma, menyebabkan pengambilan keputusan yang salah bagi para investor.

2.      Integritas

PT. Kimia Farma terbukti tidak jujur dalam menyusun laporan keuangannya. Sehingga telah melanggar prinsip kode etik akuntansi. Integritas dapat menerima kesalahan yang tidak disengaja dan perbedaan pendapat yang jujur, tetapi tidak menerima kecurangan atau peniadaan prinsip.

3.      Perilaku Profesional

Dalam penyusunan laporan keuangan PT. Kimia Farma pada tahun 2002 telah berperilaku tidak professional sehingga menimbulkan reputasi perusahaan yang buruk. Bukan hanya itu saja, kinerja profesionalisme dari seorang auditor pada PT. Kimia Farma pun dapat merusak reputasi mereka selaku auditor karena resiko audit yang tidak berhasil mendeteksi adanya penggelembungan laba yang dilakukan oleh PT Kimia Farma (Persero) Tbk. tersebut, meskipun telah melakukan prosedur audit sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), dan tidak diketemukan adanya unsur kesengajaan.

Seharusnya akuntan publik bertindak secara independen karena mereka adalah pihak yang bertugas memeriksa dan melaporkan adanya ketidakwajaran dalam pencatatan laporan keuangan. Dikarenakan jika auditor tidak melaksanakan tugasnya dengan baik maka resiko yang terjadi seperti hilangnya kepercayaan publik dan pemerintah akan kemampuan auditor, penurunan pendapatan jasa audit, hingga yang terburuk adalah kemungkinan ditutupnya Kantor Akuntan Publik tersebut.

Sumber :

Amrizal. 2014. Analisis Kritis Pelanggaran Kode Etik Profesi Akuntan Publik di Indonesia. Jurnal. STIE Ahmad Dahlan, Jakarta.

https://id.wikipedia.org/wiki/Kode_etik_profesi

http://www.bapepam.go.id/old/old/news/Des2002/PR_27_12_2002.PDF

http://mariyuanitasani.blogspot.co.id/2016/12/kode-etik-profesi-akuntansi.html

https://davidparsaoran.wordpress.com/2009/11/04/skandal-manipulasi-laporan-keuangan-pt-kimia-farma-tbk/

Nama   : Raafika Nurma Triandhani

NPM   : 28214666

Kelas   : 4EB09

TUGAS 2 ETIKA PROFESI AKUNTANSI#

ETIKA GOVERNANCE

ETIKA GOVERNANCE

A.    Pengertian Etika Governance

Etika berasal dari perkataan yunani “ethes” berarti kesediaan jiwa atau kumpulan dari peraturan-peraturan kesusilaan. Perkataan mores kemudian berubah menjadi mempunyai arti yang sama dengan etika. Etika disebut pula “moral phiciolophy” karena mempelajari moralitas dari perbuatan manusia sedangkan moral itu adalah apa yang baik atau apa yang buruk, benar atau salah dengan menggunakan ukuran norma atau nilai. Sedangkan, Governance adalah rangkaian proses, kebiasaan, kebijakan, aturan, dan institusi yang memengaruhi pengarahan, pengelolaan, serta pengontrolan suatu perusahaan atau korporasi.

Ethical Governance ( Etika Pemerintahan ) adalah ajaran untuk berperilaku yang baik dan benar sesuai dengan nilai-nilai keutamaan yang berhubungan dengan hakikat manusia. Dalam Ethical Governance ( Etika Pemerintahan ) terdapat juga masalah kesusilaan dan kesopanan ini dalam aparat, aparatur, struktur dan lembaganya. Etika pemerintahan tidak terlepas dari filsafat pemerintahan. filsafat pemerintahan adalah prinsip pedoman dasar yang dijadikan sebagai fondasi pembentukan dan perjalanan roda pemerintahan yang biasanya dinyatakan pada pembukaan UUD negara.

Etika pemerintahan ini juga dikenal dengan sebutan Good Corporate Governance. Menurut Bank Dunia (World Bank) Good Corporate Governance adalah kumpulan hukum, peraturan, dan kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi yang dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan bekerja secara efisien, menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan. Lembaga Corporate Governance di Malaysia yaitu Finance Committee on Corporate Governance (FCCG) mendifinisikan corporate governance sebagai proses dan struktur yang digunakan untuk mengarahkan dan mengelola bisnis dan aktivitas perusahaan ke arah peningkatan pertumbuhan bisnis dan akuntabilitas perusahaan.

B.     Prinsip-prinsip Good Corporate Governance

Sebagai sebuah sistem, proses, struktur dan aturan yang memberikan suatu nilai tambah bagi perusahaan, Good Corporate Governance memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut:

1.      Keadilan (Fairness)

Keadilan adalah kesetaran perlakuan dari perusahaan terhadap pihak-pihak yang berkepentingan sesuai dengan kriteria dan proporsi yang seharusnya. Dalam hal ini yang ditekankan agar pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan terlindungi dari kecurangan serta penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh orang dalam. Prinsip ini diwujudkan antara lain dengan membuat peraturan korporasi terhadap konflik kepentingan minoritas, membuat pedoman perilaku perusahaan dan kebijakan-kebijakan yang melindungi korporasi terhadap konflik kepentingan, menetapkan peran dan tanggungjawab dewan komisaris, direksi dan komite termasuk sistem remunerasi, menyajikan informasi secara wajar.

2.      Transparansi/Keterbukaan (Transparency)

Tranparansi adalah keterbukaan dalam melaksanakan suatu proses kegiatan perusahaan. Pengungkapan informasi kinerja baik ketepatan waktu maupun akurasinya (keterbukaan dalam proses, pengambilan keputusan, pengawasan, keadilan, kualitas, standarisasi, efisiensi waktu dan biaya). Dengan transparansi, pihak-pihak yang terkait akan dapat melihat dan memahami bagaimana suatu perusahaan dikelola. Namun hal tersebut tidak berarti masalah-masalah yang strategis harus dipublikasikan, sehingga akan mengurangi keunggulan kompetitif perusahaan. Hak-hak para pemegang saham, yang harus diberi informasi dengan benar dan tepat pada waktunya mengenai perusahaan, dapat ikut berperan serta dalam pengambilan keputusan mengenai perubahan-perubahan yang mendasar atas perusahaan dan turut memperoleh bagian dari keuntungan perusahaan.

3.      Akuntabilitas (Accountability)

Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban atas pelaksanaan fungsi dan tugas-tugas sesuai dengan wewenang yang dimiliki oleh seluruh organ perusahaan termasuk pemegang saham. Akuntabilitas ini berkaitan erat dengan perencanaan yang telah disepakati bersama, dimana pelaksanaan dari kegiatan perusahaan harus sesuai dengan perencanaan dan tujuan perusahaan. Prinsip ini diwujudkan antara lain dengan menyiapkan laporan keuangan pada waktu yang tepat dan dengan cara yang tepat, mengembangkan komite audit dan resiko untuk mendukung fungsi pengawasan oleh dewan komisaris, mengembangkan dan merumuskan kembali peran dan fungsi internal audit sebagai mitra bisnis strategik berdasarkan best practice bukan sekedar audit.

4.      Pertanggungjawaban (Responsibility)

Pertanggungjawaban adalah kesesuaian didalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Prinsip ini diwujudkan dengan kesadaran bahwa tanggungjawab merupakan konsekuensi logis dari adanya wewenang, menyadari akan adanya tanggungjawab sosial, menyadari penyalahgunaan kekuasaan, menjadi profesional dan menjunjung citra, dan memelihara lingkungan bisnis yang sehat.

5.      Keterbukaan dalam Informasi (Disclosure)

Disclosure adalah keterbukaan dalam mengungkapkan informasi yang bersifat material dan relevan mengenai perusahaan harus dapat memberikan informasi atau laporan yang akurat dan tepat waktu mengenai kinerja perusahaan. Hal tersebut terutama untuk perusahaan yang sudah go public, dimana pemegang saham sangat berkepentingan dengan informasi kinerja perusahaan tersebut berada.  

6.      Kemandirian (Independency)

Kemandirian adalah suatu keadaan dimana perusahaan bebas dari pengaruh atau tekanan pihak lain yang tidak sesuai dengan mekanisme korporasi. 

C.    Governance system

Governance system artinya sistem pemerintahan, yaitu dimana secara harfiah sistem merupakan keseluruhan yang terdiri dari beberapa bagian yang memiliki hubungan fungsional antara bagian-bagian dan hubungan fungsional dari keseluruhan, sehingga hubungan ini menciptakan ketergantungan antara bagian-bagian yang terjadi jika satu bagian tidak bekerja dengan baik akan mempengaruhi keseluruhan. Dan pemerintahan dalam arti luas memiliki pemahaman bahwa segala sesuatu yang dilakukan dalam menjalankan kesejahteraan negara dan kepentingan negara itu sendiri. Dari pengertian itu, secara harfiah berarti sistem pemerintahan sebagai bentuk hubungan antar lembaga negara dalam melaksanakan kekuasaan negara untuk kepentingan negara itu sendiri dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyatnya.

Sistem pemerintahan bertujuan untuk menjaga kestabilan masyarakat, menjaga tingkah laku kaum mayoritas maupun minoritas, menjaga fondasi pemerintahan, menjaga kekuatan politik, pertahanan, ekonomi, keamanan sehingga menjadi sistem pemerintahan yang kontinue dan demokrasi dimana seharusnya masyarakat bisa ikut turut andil dalam pembangunan sistem pemerintahan tersebut. Di dalam dunia bisnis, perusahaan mencerminkan kepribadian pemimpinnya. Hubungan antara CEO dengan perusahaan merupakan dasar budaya etika. Tindakan dan kata-kata manajemen puncak harus sejalan dengan tujuan utama perusahaan, dengan memberikan contoh nyata. Prilaku ini merupakan budaya etika.

Untuk mencapai hal tersebut, maka perusahaan harus memiliki corporate governance, yaitu proses dan struktur yang digunakan untuk mengarahkan dan mengelola bisnis dan aktivitas perusahaan ke arah peningkatan pertumbuhan bisnis dan akuntabilitas perusahaan. Untuk mengimplementasikannya maka dibuatlah suatu kode etik bagi karyawan & pimpinan perusahaan untuk melakukan praktek-praktek etik bisnis yang terbaik di dalam semua hal yang dilaksanakan atas nama perusahaan. Kode etik ini bertujuan untuk mempertahankan dan memajukan reputasi perusahaan sebagai karyawan & pimpinan perusahaan yang bertanggung jawab, dimana pada akhirnya akan memaksimalkan nilai pemegang saham (shareholder value). Di dalm etika kerja diatur hubungan antar individu baik didalam perusahaan maupun diluar perusahaan Pelanggaran atas Kode Etik merupakan hal yang serius, bahkan dapat termasuk kategori pelanggaran hukum.

Komponen unsure- unsure yang tidak dapat terpisahkan, dari governance system yaitu :

a.       Commitment on Governance

Commitment on Governance adalah komitmen untuk menjalankan perusahaan yang dalam hal ini adalah dalam bidang perbankan berdasarkan prinsip kehati-hatian berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Dasar peraturan yang berkaitan dengan hal ini adalah :   

ü  Undang Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

ü  Undang Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo Undang Undang No.10 Tahun 1998.

b.      Governance Structure

Governance Structure adalah struktur kekuasaan berikut persyaratan pejabat yang ada di bank sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh peraturan perundangan yang berlaku. Dasar peraturan yang berkaitan dengan hal ini adalah :

ü  Peraturan Bank Indonesia No. 1/6/PBI/1999 tanggal 20-09-1999 tentang
Penugasan Direktur Kepatuhan dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank.

ü  Peraturan Bank Indonesia No. 2/27/PBI/2000 tanggal 15-12-2000 tentang Bank
Umum.

ü  Peraturan Bank Indonesia No. 5/25/PBI/2003 tanggal 10-11-2003 tentang
Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test)

c.       Governance Mechanism 

Governance Mechanism adalah pengaturan mengenai tugas, wewenang dan tanggung jawab unit dan pejabat bank dalam menjalankan bisnis dan operasional perbankan. Dasar peraturan yang berkaitan dengan hal ini (antara lain) adalah :

ü  Peraturan Bank Indonesia No. 5/8/PBI/2003 tanggal 19-05-2003 tentang
Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.

ü  Peraturan Bank Indonesia No. 5/12/PBI/2003 tentang Kewajiban Pemenuhan
Modal Minimum bagi Bank.

ü  Peraturan Bank Indonesia No. 6/10/PBI/2004 tanggal 12-04-2004 tentang
Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.

ü  Peraturan Bank Indonesia No. 6/25/PBI/2004 tanggal 22-10-2004 tentang
Rencana Bisnis Bank Umum.

D.    Budaya Etika

Untuk mempertahankan dan memajukan reputasi perusahaan sebagai karyawan & pimpinan perusahaan yang bertanggung jawab serta memaksimalkan nilai pemegang saham, dieperlukan sutau kode etik bagi karyawan & pimpinan perusahaan. Kode etik ini merupakan salah satu contoh budaya etika di dalam perusahaan. Dan yang bertugas untuk menerapkan budaya etika itu tersebut adalah manajemen puncak. Tugas manajemen puncak adalah memastikan bahwa konsep etikanya menyebar di seluruh organisasi, melalui semua tingkatan dan menyentuh semua pegawai. Hal tersebut dicapai melalui metode tiga lapis yaitu :

-          Menetapkan credo perusahaan dengan cara membuat pernyataan ringkas mengenai nilai-nilai etis yang ditegakkan perusahaan, lalu diinformasikan kepada orang-orang dan organisasi-organisasi baik di dalam maupun di luar perusahaan. 

-          Menetapkan program etika yang dirancang untuk mengarahkan pegawai dalam melaksanakan lapis pertama. Misalnya pertemuan orientasi bagi pegawai baru dan audit etika.

-          Menetapkan kode etik perusahaan (setiap perusahaan memiliki kode etik yang berbeda).

E.     Mengembangkan Struktur Etika Korporasi

Prinsip-prinsip moral etika dalam kegiatan bisnis secara keseluruhan, dilaksanakan  pada saat membangun entitas korporasi dan menetapkan sasarannya. Penerapan etika ini diharapkan dapat menjadi panduan atau “hati nurani” dalam proses bisnis, sehingga dapat menciptakan suatu suasana kegiatan bisnis yang beretika, yang tidak hanya mengejar keuntungan saja, tetapi juga peduli terhadap lingkungan hidup, masyarakat, dan para pihak yang berkepentingan (stakeholders).

F.     Kode Perilaku korporasi (Corporate Code of Conduct)

Corporate Code of Conduct adalah pedoman internal perusahaan yang berisikan Sistem Nilai, Etika Bisnis, Etika Kerja, Komitmen, serta penegakan terhadap peraturan-peraturan perusahaan bagi individu dalam menjalankan bisnis, dan aktivitas lainnya serta berinteraksidenganstakeholders.

G.    Evaluasi terhadap Kode Perilaku Korporasi

1.      Pelaporan Pelanggaran Code of Conduct

Setiap individu berkewajiban melaporkan setiap pelanggaran atas Code of Conduct yang dilakukan oleh individu lain dengan bukti yang cukup kepada Dewan Kehormatan. Laporan dari pihak luar wajib diterima sepanjang didukung bukti dan identitas yang jelas dari pelapor.Dewan kehormatan wajib mencatat setiap laporan pelanggaran atas Code of Conduct dan melaporkannya kepada Direksi dengan didukung oleh bukti yang cukup dan dapat dipertanggungjawabkan. Dewan kehormatan wajib memberikan perlindungan terhadap pelapor.

2.      Sanksi Atas Pelanggaran Code of Conduct

Pemberian sanksi Atas Pelanggaran Code of Conduct yang dilakukan oleh karyawan diberikan oleh Direksi atau pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.Pemberian sanksi Atas Pelanggaran Code of Conduct yang dilakukan oleh Direksi dan Dewan Komisaris mengacu sepenuhnya pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perusahaan serta ketentuan yang berlaku.Pemberian sanksi dilakukan setelah ditemukan bukti nyata terhadap terjadinya pelanggaran pedoman ini.

CONTOH KASUS

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengakui adanya dugaan pelanggaran UU No.5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat oleh PT PLN (Persero) apabila BUMN sektor listrik itu meneruskan kebijakan capping untuk TDL sektor industri. KPPU akan mengkaji sesuai dengan prosedur lewat pemeriksaan selanjutnya. Kemungkinan pasal yang akan dikaji KPPU ialah pasal 19d di dalam Undang-Undang Nomor 5/1999 yang mengatur masalah diskriminasi terkait penerapan tarif terhadap para pelaku industri.Untuk itu, KPPU akan segera menelisik data-data PLN untuk melihat siapa saja pelanggan industri yang menikmati capping dengan yang tidak. Sementara ini, KPPU mengakui pada 2010 memang terdapat perbedaan tarif untuk golongan-golongan industri. KPPU akan memanggil pihak yang selama ini diuntungkan dengan tarif lebih rendah atau yang iri terhadap perbedaan harga karena mereka dikenakan beban yang lebih tinggi dibanding yang lain. Selain itu, mereka juga akan memanggil Pemerintah dan Kementerian Keuangan dan Dirjen Listrik Kementerian ESDM untuk meminta pandangan dari mereka dan akan membuktikan di lapangan misal cek kuitansi supaya ada fakta dan data hukum tidak hanya data statistik.

Fungsi PT. PLN sebagai pembangkit, distribusi, dan transmisi listrik sebenarnya sudah mulai dipecah. Swasta diizinkan berpartisipasi dalam upaya pembangkitan tenaga listrik. Sementara untuk distribusi dan transmisi tetap ditangani PT. PLN. Saat ini telah ada 27 Independent Power Producer di Indonesia. Mereka termasuk Siemens, General Electric, Enron, Mitsubishi, Californian Energy, Edison Mission Energy, Mitsui & Co, Black & Veath Internasional, Duke Energy, Hoppwell Holding, dan masih banyak lagi. Tetapi dalam menentukan harga listrik yang harus dibayar masyarakat tetap ditentukan oleh PT. PLN sendiri.

Krisis listrik kemudian juga memuncak saat PT. Perusahaan Listrik Negara (PT. PLN) memberlakukan pemadaman listrik secara bergiliran di berbagai wilayah termasuk Jakarta dan sekitarnya, selama periode 11-25 Juli 2008. Hal ini diperparah oleh pengalihan jam operasional kerja industri ke hari Sabtu dan Minggu, sekali sebulan. Semua industri di Jawa-Bali wajib menaati, dan sanksi bakal dikenakan bagi industri yang membandel. Dengan alasan klasik, PLN berdalih pemadaman dilakukan akibat defisit daya listrik yang semakin parah karena adanya gangguan pasokan batubara pembangkit utama di sistem kelistrikan Jawa-Bali, yaitu di pembangkit Tanjung Jati, Paiton Unit 1 dan 2, serta Cilacap. Namun, di saat yang bersamaan terjadi juga permasalahan serupa untuk pembangkit berbahan bakar minyak (BBM) PLTGU Muara Tawar dan PLTGU Muara Karang.

PENYELESAIAN

Berdasarkan contoh kasus diatas bisa disimpulkan bahwa telah terjadi penyimpangan dari metode Good Corporate Governance. PLN selaku perusahaan listrik negara tidak memiliki tanggung jawab (Responsibility) yang baik kepada masyarakat selaku pengguna jasanya. Sehingga masyarakat merasa dirugikan dengan terjadinya krisis listrik yang disebabkan oleh adanya gangguan pasokan batubara pembangkit utama di sistem kelistrikan Jawa-Bali dan disaat yang bersamaan terjadi juga masalah untuk pembangkit berbahan bakar minyak PLTGU Muara Tawar dan PLTGU Muara Karang. Untuk memenuhi kebutuhan listrik bagi masyarakat secara adil dan merata ada baiknya pemerintah membuka kesempatan bagi investor untuk mengembangkan usaha dibidang listrik. Akan tetapi pemerintah harus tetap mengontrol dan memberikan batasan bagi investor tsb. Sehingga tidak terjadi penyimpangan yang merugikan masyarakat. Atau pemerintah dapat memperbaiki kinerja PT. PLN untuk menjadi lebih baik demi tercapainya kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat.

SUMBER

https://www.researchgate.net/publication/283614782_GOOD_CORPORATE_GOVERNANCE_DAN_ETIKA_BISNIS_DALAM_UPAYA_PENINGKATAN_DAYA_SAING

http://journal.lppmunindra.ac.id/index.php/JABE/article/viewFile/1401/1114

http://politikana.com/baca/2011/03/05/etika-pemerintahan.html

https://prezi.com/0jozjkyrcxnb/etika-bisnis/

Nama : Raafika Nurma Triandhani

NPM : 28214666

Kelas : 4EB09

Rise Up The Younger Generation

We all know that youth is a labile period for everyone. In this period we tend to be easy to be affected and influenced either by positive or negative factors. Usually the negative factors are those that are easier to be absorbed by most of us. This certainly will bring bad effects to our lives in the future. We all can see on various mass-medias either printed or electronic-medias as well as in daily lives, youths’ behaviors are illaudable. It definitely is so lamentable especially it is seen by us who are from the same generation. Some of them get pregnant outside of marriage, join brutal motorcycle gang, skip schools and become dope-addict, and many more. Thus, our generation is stained by the behavior of some people of our youth generation who have considered no more responsibilities in their own lives. We all part of youth generation who still has awareness, so we’d better always remind each other to the dangers of free social intercourse, the negative social intercourse we have described earlier. Do not get yourself to become one of the victims while we ourselves don’t even realize that we are the victim.

As youth generation, there are a lot of self-potentials we can develop and optimize. Not for anybody but for our own selves, and for our own good in the future. There are few steps we can do from now on. Firstly, we need to study and learn as best as we can to show our parents that we can reach our best scores. Secondly, we need to defend ourselves as best as we can from bad effects brought by our friends who always skip the schools or else since someday they will get the consequences for their doings. Thirdly, we need to manage our responsibility as best as we can. This will make us blessed for everything we do in the future

It is the right time for us, for youth generation to rise up and show the world that we can. Once more to all of my youth friends to use your youth as best as you can for your own beautiful future in later time.

My Experience

When I was in my 3rd year of senior high school. Me and my high school friends went to Jogja for farewell event. We went to jogja by bus. We left at 09.00 am from PKP high school. Our trip to jogja took 20 hours. We stayed at one of the hotels near of malioboro. After arrived in hotel, we immediately rest because we were very tired. The next day we all went to Indrayanti Beach located at Gn.kidul. To got to the beach we had to pass a winding road up and down the mountain and the road was very narrow. When we arrived there we all felt happy because the beach was so beautiful. Blue sea water and white sand surrounding the indrayanti beach. After the indrayanti beach we headed directly to Prambanan temple because of a line with the way back to the hotel where we were staying. Arrived at our prambanan temple, we also took a picture. After that we all back to the hotel where we were staying. In the evenings, me and my friends allowed to take a night stroll around the hotel. Me and my friends finally decided to took a trip to malioboro as it was very close to our hotel. Me and my friends rode a rickshaw to got to malioboro. After we got around malioboro we went back to the hotel to rest. The next day, we all went to other destination. On the last night we were given a surprise to the teachers who had taught us in high school. In the evening it was very romantic, sad, happy. In the morning we are all ready to go back to Jakarta. That was my unforgettable experience. I think memories in high school will never be forgotten.

SENTENCES STRUCTURE

SENTENCES STRUCTURE

A sentence is a group of words that makes complete sense. Sentences must contain a subject and a verb in order to be a complete sentences. There are 4 types of English Sentences Structure, that is :

1.      Simple Sentences

Basically a simple sentence normally contains one statement (known as a main clause). It means the sentence contains a subject and a verb.

For example :

ü  He is diligent

ü  My sister read the magazine

2.      Compound Sentences

While compound sentences different with simple sentences. A compound sentence contains two or more clauses, which are normally joined by a conjunction such as and, or, but, for.

For example :

ü  Vina and Fika wake up at 5:00 am, and they go to school at 6:30 am.

ü  He didn’t come last night, for he fell asleep.

3.      Complex Sentences

A complex sentence is also made up of clauses. They contain a main clause and one or more subordinate clauses.

For example :

ü  You should brush your teeth before you go to bed.

ü  Her father died when she was very young.

4.      Compound-complex Sentences

Compound-complex sentences combination compound sentences from complex sentences.

For example :

ü  I need a new shoes, so mom said that she would buy one.

ü I bought a new handphone which she recommended for me and I like it.

Source : https://en.oxforddictionaries.com/grammar/sentences

Cllifs TOEFL Preparation Guide

Exercise page 44

1.      George (Subject) is cooking dinner (verb phrase) tonight (manner of time)

2.      Henry and Marcia (subjects) have visited (verb phrase) the president (subject)

3.      We (subject) can’t eat lunch (verb phrase) in this restaurant (manner of place) today(manner of time)

4.      Pat (subject) should have bought (verb phrase) gasoline (complement) yesterday (manner of time)

5.      Threes (subject) grow (verb phrase)

6.      It (subject) was raining (verb phrase) at seven o’clock this morning (manner of time)

7.      She (subject) opened (verb phrase) a checking account (complement) at the bank (manner of place)  last week (manner of time)

8.      Harry (subject) is washing (verb phrase) dishes (complement) right now (manner of time)

9.      She (subject) opened (verb phrase) her book (complement)

10.  Paul, William, and Mary (subjects) were watching (verb phrase) television (complement)a few minutes ago (manner of time)

Favorite Movie Review

The Maze Runner

Directed by Wes Ball

Produced by Ellen Goldsmith-Vein, Wyck Godfrey, Marty Bowen, Lee Stollman

Based on The Maze Runner by James Dashner

Starring: Dylan O'Brien, Kaya Scodelario, Thomas Brodie-Sangster, Will Poulter, Patricia Clarkson

The maze runner is my favorite series other than the rest. This film is so amazing that always got me in shock no matter how many I watched. The story tells Awakening in an elevator, remembering nothing of his past, Thomas emerges into a world of about thirty teenage boys, all without past memories, who have learned to survive under their own set of rules in a completely enclosed environment, subsisting on their own agriculture and supplies. With a new boy arriving every thirty days, the group has been in "The Glade" for three years, trying to find a way to escape through the Maze that surrounds their living space (patrolled by cyborg monsters named 'Grievers'). They have begun to give up hope when a comatose girl arrives with a strange note, and their world begins to change with the boys dividing into two factions: those willing to risk their lives to escape and those wanting to hang onto what they've got and survive. The visual of this film is like real with an amazing sound effect. It feels like you experience what thomas did. The story line that told us how struggle their life to escape from the maze alive that is a great point of this film. Dylan O’brien acted so well in this film he become more intens when he had to lead the others to escaped from the maze. This film is truly amazing with a great plot that you never experience. The director doing his great job to leading the staff and artist as well. The games is more intens when grivers attacked the glade and hurt and even kill so many people in tge glade. Thomas can’t help but to find a way to escape. The entire journey is captured well, each angle well suited to give you the greatest detail in as little transitions. the best part of the camera editing are the action scenes, especially concerning the maze and we can see the maze clearly.

This is the scene where the gladers find the only way to escape from the maze. And Thomas will lead the journey but some people didn’t trust Thomas. Poor Thomas

 

This scene where the gladers who decided to join Thomas to escape from the maze were fighting over grivers. This is the scene that got me feel so emo.


Nama : Raafika Nurma Triandhani
NPM  : 28214666
Kelas : 3EB09

TUGAS 2 (B.INGGRIS BISNIS)

AUDIO 33

Man     : Right, let’s start. The reason why I am here today is to discuss how we can improve our customer service. As you’ve seen from  my email we’ve had too many complain in the last 3 month. First of all, let’s look at sale staff. Customers said they’re rude and they don’t know anything about our products. Jane lets says your idea.

Jane     : Well I think we should change the profile offer a sale staff. I don’t feel we should employees so many young people. Because they don’t know how to deal with customers.

Gaston : I don’t agree. All we need to do is give us self staff a fixed training before they started.

Man     : How do you feel about that, Austin ?

Austin  : I agree with you, Gaston . A training course will teach us self staff  how to deal with customers as well as giving them some information about the company. They will be happier in their jobs and so they will be more applied to customers.

Man     : I think you’re right, Austin. Okay, so let’s move on to a refund policy. Customers  save complain that’s two streak and we’ve lost a lot of business recently. What do you think, Gaston ?

Gaston : Personally I feel we should give all customers and money back if they’re not satisfied with their purchase.

John     : I don’t agree at all. I think wouldn’t expense. I don’t think we should give refund to customers if they cant produce our received.

Gaston : Well, perhaps we should exchange the product if there is no received. Do you agree?

Jane     : Yes that’s sounds better.

Austin : Yes that’s much better.

 

Nama Kelompok :

1. Raafika Nurma Triandhani
2. Puput Dwi Oktavia
3. Raysal Sitanggang

Kelas : 3EB09